Tualang,||Suarafaktual.com
Jalan Lintas Pemda di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kini menjadi salah satu bukti buruknya pelayanan publik di sektor penyelenggara infrastruktur. Bertahun-tahun dibiarkan rusak tanpa penanganan berarti. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jalan lintas Pemda yang berada di Kecamatan Tualang berstatus sebagai kewenangan Pemprov Riau.
jalan ini sudah berapa kali membahayakan keselamatan warga dan menghambat akses jalan masyarakat, dikarenakan banyak nya lubang yang dalam dan hancur parah. Jalan yang seharusnya menjadi jalur utama penghubung antara Perawang menuju Minas, Kandis, hingga Duri dan Medan ini justru menyerupai lintasan alat berat di kawasan logging, bukan infrastruktur resmi pemerintahan.
Kondisinya yang memprihatinkan mendorong warga untuk menyuarakan kekecewaan mereka dalam bentuk surat terbuka kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Tualang dan Pemerintah Kabupaten Siak. Sehingga dengan demikian masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Siak memberikan kejelasan dan sekaligus segera mengambil langkah dalam penanganannya.
Masyarakat merasa resah karena kondisi jalan yang sudah seperti kolam ketika hujan dan banyak nya debu ketika kemarau yang dapat mengganggu pernapasan dan penglihatan dalam berkendara.
Tidak sedikit kendaraan roda empat dan roda enam mengalami kerusakan atau terguling akibat kondisi ini.
Ironisnya, alat berat sering terlihat untuk membantu kendaraan keluar dari jebakan lumpur dan bukan lagi digunakan untuk memperbaiki jalan. Dampak Sosial dan Ekonomi
Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat lalu lintas barang dan jasa, tetapi juga berdampak langsung terhadap dunia pendidikan dan pekerjaan . Siswa dari SMK Negeri 1 Tualang dan SMA Negeri 6 Tualang serta para pekerja yang melintasi jalur tersebut setiap hari harus menghadapi risiko tinggi di jalan raya. Begitu pula dengan masyarakat umum yang menjalankan aktivitas ekonomi harian, mereka kerap mengalami kerugian material dan waktu akibat keterlambatan karena harus berantakan dalam melintasi jalan tersebut dan banyak kendaraan mengalami kerusakan.
Dalam surat terbuka tersebut, warga mempertanyakan kepedulian pemerintah atas penderitaan mereka. Mereka tidak menuntut pembangunan megah, melainkan akses jalan yang layak dan aman.
“Kami heran, apakah pemerintah benar-benar buta atau berpura-pura memilih diam ? Apakah rakyat Tualang tidak cukup penting untuk dilayani dengan layak?” .
Bagaimana masyarakat bisa diam sedangkan para aparat miskin teladan,” ujar Ruth Sitorus seorang mahasiswa dan pekerja yang melintasi jalan tersebut.
Warga Kecamatan Tualang kini menuntut tanggapan serius dan tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Siak. Mereka meminta kejelasan status jalan, alokasi anggaran yang transparan, serta rencana perbaikan yang terukur.
Camat Tualang, Mursal saat dikonfirmasi, pada Selasa (15/04/2025), menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, mengingat statusnya sebagai jalan Provinsi. “Saya sudah koordinasi dengan PU Siak, Pemda siak, juga sudah menyurati PU Provinsi. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT. Arara Abadi untuk membantu perbaikan jalan tersebut. Alhamdulillah, pihak PT telah memberikan tanggapan positif,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Siak dari Komisi I, Haposan Sinaga, menyatakan dukungannya agar keresahan warga terkait kondisi jalan yang semakin rusak parah segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa dirinya terus menyuarakan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait. Lebih lanjut lagi “Bahwa situasi ini turut dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan serta status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.
