Nomor Hp PJ Kades Tanjung Mulia Tak Aktif, Dugaan Data Bansos Bermasalah Semakin Kuat

Suarafaktual.com // Labuhanbatu Selatan

Dugaan praktik tidak etis dalam pendataan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pasalnya, beredar kabar bahwa suami salah satu perangkat desa (Operator Desa) tercantum sebagai penerima bantuan untuk masyarakat miskin, baik dalam program BLTS Kesra maupun PKH Sembako milik Kementerian Sosial.

Kabar ini mengundang tanda tanya besar, sebab berdasarkan regulasi dan etika penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa dan keluarganya tidak semestinya menerima bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin, kecuali memenuhi kriteria yang benar-benar objektif dan terverifikasi.

Saat awak media mencoba meminta klarifikasi kepada Penjabat (PJ) Kepala Desa Tanjung Mulia pada Jumat (7/11/2025), nomor WhatsApp maupun nomor teleponnya sudah tidak aktif.
Sikap bungkam ini justru menimbulkan kecurigaan publik — ada apa di balik diamnya PJ Kades Tanjung Mulia?

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjung Mulia, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp di hari yang sama, membenarkan bahwa nama yang tercantum di data penerima BLTS Kesra memang memiliki hubungan dengan salah satu perangkat desa.
Namun ia menegaskan,
“Istrinya bukan Kaur, bang, tapi Operator Desa,” tulisnya singkat.

Meski begitu, pernyataan itu tidak serta-merta menghapus dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan nepotisme dalam proses pendataan penerima bantuan.
Publik menilai, apapun jabatannya, perangkat desa dan keluarganya memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menikmati hak yang semestinya ditujukan bagi warga miskin.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) serta Peraturan Menteri Sosial, perangkat desa wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Pelanggaran terhadap prinsip tersebut bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

Kini, masyarakat menunggu tindakan tegas dari Camat Kampung Rakyat untuk meninjau ulang data penerima bansos di Desa Tanjung Mulia, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak, bukan oleh orang dalam.

(Tim/Red_)