Aliansi Penolakan Pembangunan Geothermal Poco Leok Kembali Melakukan Aksi Demonstrasi Jilid 2
3 tahun ago
Post Views:413
Kupang||Suarafaktul.com.
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Penolakan geothermal Poco Leok kembali melakukan aksi demonstrasi di depan POLDA NTT dan DPRD NTT pada jumat, (21/07/2023).
Aksi ini juga merupakan kelanjutan aksi jilid satu sebelumnya yang terjadi pada 27 juni 2023 di wilayah yang sama.
Dari pantauan media, aksi kali ini mengambil tema umum,”Tolak Pembangunan Geothermal dan Hentikan Monopoli dan Perampasan Tanah”.
Aliansi penolakan pembangunan geothermal pocoleok merupakan gabungan dari beberapa organisasi yakni, FMN ( Front Mahasiswa Nasional, LMND ( Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi), PERMABAR ( Perhimpunan Mahasiswa Manggarai Barat), HIPMATIM ( Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur), PERMAI ( Persatuan Mahasiswa Manggarai), WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur), IMAM ( Ikatan Mahasiswa Manggarai Muhamadiyah Kupang), serta simpatisan individu PRODEM
Aksi ini dibuka pada pukul 09.40 WITA dengan tiik aksi depan POLDA NTT oleh koordinator umum saudara paskal.
Dalam aksi ini Aliansi menyampaikan bahwa pembangunan geothermal sebenarnya bukan keinginan rakyat, namun keinginan segilintir pemodal besar yang bekerja sama dengan pemerintahan pusat maupun daerah dengan mengorbankan rakyat sekitar.
Dan pembangunan ini tidak terlepas dari penetapan pulau Flores sebagai pulau panas Bumi oleh Menteri ESDM pada tahun 2017 yang hakekatnya semakin memperkuat praktek monopoli dan perampasan tanah rakyat dan beriringan dengan tindakan represif, intimidasi terhadap rakyat yang menolak pembangunan tersebut.
Massa aksi kemudian melanjutkan aksinya dengan long march menuju ke kantor DPRD NTT. Sesampainya di depan kantor DPRD massa aksi kemudian mendesak agar bisa ketemu dengan pihak DRPD untuk melakukan audens. Sayangnya audens ini dibatalkan lantaran seluruh anggota DPRD tidak berada di kantor.
Koordinator umum Paskal Boleng pada awak media mengatakan, ” Proyek pembangunan geothermal sendiri bukanlah solusi untuk menjawab kemiskinan rakyat di Pulau Flores, namun pemerintahan semakin melipatgandakan penderitaan bagi rakyat dengan merampas hak-hak rakyat,” ujarnya mengatakan.
Ia juga menambahkan, penetapan pulau Flores dengan dalil menyediakan sumber listrik bagi rakyat adalah ilusi yang di bangun pemerintahan untuk rakyat, karena pada kenyataannya proyek ini untuk menopang segalah kebutuhan listrik Labuan bajo yang merupakan salah satu dari destinasi pariwisata super prioritas pemerintah dan merupakan salah satu dari kawasan strategis pariwisata nasional ( KSPN). Aksi ini pun kemudia di tutup dengan pernyataan sikap dan pembacaan tuntutan yakni,
1) Tolak pembangunan Geothermal Poco Leok
2) mendesak Bupati manggarai segerah cabut izin geothermal poco leok
3) Hentikan segalah bentuk tindakan intimidasi, reprresifitas, dan kriminalisasi terhadap rakyat
4) Hentikan segalah bentuk politik pecah belah rakyat, dan pemerintahan harus bertanggung jawab atas konflik horizontal yang terjadi
5) mendesak Bank kfw segera menghentikan pendanaan pembangunan geothermal poco leok
6) Cabut keputusan menteri ESDM No 268k/30/mem/ 2017
7) bebaskan Nikodimus mena,o tanpa syarat
8) tolak kenaikan UKT dan hentikan tindakan Anti Demokrasi yang di pertontonkan oleh pihak birokrasi kampus undana terhadap ormawa dan seluruh mahasiswa di undana
9) tegakan pasal UU 1945
10) Jalankan Revorma agraria sejati dan bangun industrialisasi Nasional yang mandiri dan Berdaulat.
