Pembangunan pagar pembatas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotapinang yang baru rampung kini menjadi sorotan. Belum genap satu minggu selesai dikerjakan, puluhan meter pagar tersebut roboh setelah diguyur hujan.
Proyek ini dikerjakan selama 120 hari kalender oleh CV. Auva Adhyaksa, dengan konsultan pengawas CV. Seraya Serumpun Consultant serta perencana dari CV. Syarsamas. Dana yang digunakan bersumber dari APBN 2024 sebesar Rp2.384.542.468,24 melalui Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara.
Pembangunan berlokasi di Jalan Rabat Beton Kilo Enam, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba. Namun, papan proyek justru mencantumkan lokasi di Kotapinang, yang menimbulkan pertanyaan terkait akurasi informasi; proyek.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya gundukan tanah di ujung pintu masuk lokasi, di mana pagar dibangun tepat di bawah gundukan tersebut. Tidak terlihat sistem drainase atau saluran pembuangan air, yang memperbesar risiko genangan saat hujan. Retakan juga tampak pada beberapa bagian pagar meski baru saja selesai dibangun, menguatkan dugaan bahwa kualitas konstruksi rendah dan volume pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Saat dikonfirmasi pada Kamis, 17 April 2025 pukul 16.13 WIB, Kepala Lapas Kotapinang, Loviga Ferdinanta Sembiring, S.H., M.H., menyatakan bahwa proyek telah rampung dan sudah melalui proses serah terima resmi (BAST), serta diperiksa oleh Inspektorat. Mengenai keruntuhan pagar, Loviga menganggapnya sebagai bencana alam dan menyebut pagar tersebut sedang dalam masa pemeliharaan.
”Sudah diperbaiki, Bang. Saya rasa ini bencana. Tapi terima kasih atas atensinya, akan kami evaluasi,” tulisnya melalui WhatsApp.
Sementara itu, Mandor proyek M. Alfi yang dikonfirmasi Jumat (18/4/2025), membenarkan bahwa pagar sudah diperbaiki. Ia juga mengakui bahwa tidak ada sistem saluran air karena tidak tercantum dalam kontrak kerja. Namun, saat ditanya soal retakan pagar, Alfi memilih tidak memberikan tanggapan.
Proyek ini menuai kritik tajam dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitas pengawasan dan kualitas pekerjaan di lapangan, terlebih dengan anggaran yang tergolong besar.
