Yatim Putus Sekolah, Tanggung Jawab Siapa?. Hipmawan Minta Sekolah, Disdik Maupun Bagian Kesra Dievaluasi

Pelalawan – Suarafaktual
Cerita tentang Nur Haliza viral akhir akhir ini, yatim 14 tahun ini dipaksa keadaan harus putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Besar nya biaya yang harus dibayarkan untuk bisa mendaftar di jenjang pendidikan tingkat menengah pertama membuat gadis cilik ini menyimpan cita cita tinggi nya. Ia memendam asa untuk bersekolah.

Viralnya Nur sampai juga ke telinga Bupati Pelalawan H Zukri. Ada rasa sedih dan kecewa dari lubuk hati orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini, kok bisa di Zaman sekarang ini ada anak yang putus sekolah.

Padahal Pemerintah daerah telah menjamin anak-anak di Kabupaten Pelalawan untuk bisa mengenyam pendidikan 12 tahun secara gratis. Anggaran pendidikan memiliki porsi yang besar dalam struktur APBD setiap tahunnya. Artinya pemerintah daerah memiliki perhatian besar terhadap pendidikan generasi penerus di negeri Seiya sekata ini.

“Tidak ada lagi sekolah negeri yang berbayar, tidak boleh lagi ada pungutan di sekolah, kita (Pemkab Pelalawan red) menjamin itu,” tegas H Zukri.

“Sedih saya jika ada anak di Pelalawan ini yang tidak bisa sekolah karena kendala biaya,” akunya

Jika langkah Nur Haliza terhenti di gerbang sekolah karena masalah biaya pendaftaran sekolah yang tinggi, mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini menyayangkan sikap sekolah yang masih mengedepankan kesepakatan Komite memberikan lampu hijau kepada sekolah dalam memungut pembuatan baju seragam sekolah sebagai syarat diterima sang anak sebagai siswa.

Bupati H Zukri diberbagai kesempatan sudah mewanti wanti kepala sekolah, bahwa tidak ada keharusan bagi orang tua untuk membuat baju seragam di sekolah. Tidak ada paksaan untuk itu. Di bawah kepemimpinannya anak anak di usia sekolah harus mendapatkan haknya untuk belajar.

“Sudah kita tekankan, syarat PPDB itu bukan membayar baju seragam. Dan sudah saya wanti wanti dinas terkait untuk mengawasi itu, tujuannya agar anak anak dapat sekolah,” tegasnya lagi

Bagi putra dari H Misran ini, Anak yatim dan Fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraannya. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pelalawan menjadi perpanjang tangan Bupati untuk mengurusi itu.

Ada juga Baznas yang juga berperan dalam berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengumpul zakat daerah di beri kewenangan untuk menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Seluruh anak yatim tanpa terkecuali, lansia dan janda tua diberikan santunan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya itu, seluruh imam masjid dan muadzin pun kita bantu, itu komitmen moral kita. Dan itu menjadi program prioritas kita,”imbuhnya

Sebagai manusia biasa, dua matanya tidak mampu menjangkau seluruh kehidupan masyarakat yang dicintai, ia butuh perpanjangan tangan yang bisa membantunya dalam mengentaskan berbagai persoalan di masyarakat. OPD OPD harus paham betul apa kebijakan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Seperti Sekolah, Disdik dan Bagian Kesra.

Bahkan dengan tegas, Bupati Pelalawan H Zukri meminta Kadisdik dan kepala sekolah se Kabupaten Pelalawan untuk dapat berkoordinasi dengan bagian kesra lurah, kades, kepala dusun dan ketua RT RW terkait data data anak anak yang putus sekolah di wilayah sekolah masing masing, karena mereka akan ditetapkan menjadi orang tua asuh anak anak yang putus sekolah. Tujuannya untuk membantu anak anak yang putus sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan sehingga IPM akan semakin baik.

“Saya akan pantau, saya akan cek, pak kadis tolong koordinir dengan baik, demi kemajuan dan demi sumber daya manusia kita ke depan, demi pendidikan kita kedepan. Karena mereka perlu di perhatikan, cari tahu apa penyebab mereka putus sekolah. Ini harus menjadi attensi bersama kita,”perintah Bupati Zukri kepada jajaran dinas pendidikan

Kasus seperti Nur Haliza, sejatinya bisa di selesainya dengan segera oleh OPD terkait, Disdik sebagai palang pintu pendidikan di daerah harus memiliki daya jelajah lebih dalam menjangkau semua asfek kependidikan di negeri ini. Harus ada juga peran dari perangkat pemerintah di tingkat terbawah seperti RT dan RW yang harusnya bisa menjadi mata dan telinga pemerintah di lingkup terkecil. Jika semua tak bersuara, masyarakat kecil jualah yang akan menanggung itu semua.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pelalawan (Hipmawan) Pekanbaru Muhammad Firdaus turut angkat bicara terkait keprihatinan dengan nasib Nur Haliza, menurutnya kasus yang dialami warga Pulau Payung Pangkalan Kerinci itu bisa juga menjadi masalah yang sama bagi banyak anak yatim di daerah ini. kebijakan turunan dari PPDB (baju seragam) menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua dan calon siswa.

“Kalau kita lihat di video viral itu, adik Nur ini tidak bisa bayar baju seragam untuk daftar sekolah, sedangkan sekolah kan sudah gratis.”kata Firdaus

Di zaman ini, dengan kurikulum yang diberi nama merdeka belajar sejatinya menyiratkan makna bahwa belajar adalah bentuk kemerdekaan siswa dalam pendidikan yang dijamin oleh Negera. Implementasi dari program program pemerintah di bidang pendidikan harusnya dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh Dinas Pendidikan.

“Jika ada anak yang tidak sekolah, berarti Dinas Pendidikan tidak bekerja, tupoksi mereka di tempatkan di sana untuk memastikan anak anak di negeri ini mendapatkan hak nya untuk bisa mengenyam pendidikan,” tegas Firdaus

“Kalau sudah seperti ini, Sekolah, Disdik dan bagian kesra harus di evaluasi oleh pak Bupati, kita minta pak bupati concern terhadap masalah seperti ini,” harapnya

Firdaus juga menyoroti kinerja aparat pemerintah di tingkat terbawah yang dinilainya tidak peka terhadap kehidupan masyarakat, ada anak yang putus sekolah seolah menjadi hal biasa saja di zaman modern sekarang ini. Seharusnya menjadi perhatian serius yang menjadi topik diskusi di rapat rapat RT, RW sampai ke tingkat atas secara berjenjang.

“Pak RT, pak RW, kalau ada masalah dengan masyarakat bapak, sampaikan ke atasan bapak, biar dicarikan solusinya. Kalau bapak diam seperti ini lah yang akan terjadi, ada adik adik kita yang tidak bersekolah,” katanya

Agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari, Firdaus meminta Sekolah dan Disdik Pelalawan maupun bagian kesra untuk gentle mengakui kesalahannya yang tidak peka dengan situasi pendidikan saat ini, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya, seyogyanya Kepsek dan Disdik, maupun bagian kesra yang terkait mundur.

“Ini terjadi karena orang orang yang dipercaya mengurus pendidikan itu tak tidak bekerja secara profesional. Demi pendidikan negeri ini, demi masa depan negeri ini, sebagaimana yang sering didengung dengungkan pak Bupati, mereka harusnya menjadi bapak asuh. Tapi mereka lalai. Mereka layak di evaluasi,” pungkas Firdaus (TIM)