Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Bersatu (FWB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin, (4/8/2025).
Aksi ini dilakukan di depan Mapolres Labuhanbatu Selatan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Labuhanbatu Selatan sebagai bentuk protes atas dugaan kekerasan fisik dan verbal terhadap seorang jurnalis televisi berinisial HSH (46).
Kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh oknum Ketua Yayasan DM, sebuah lembaga pendidikan di Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat korban sedang menjalankan tugas peliputan.
Massa aksi yang terdiri dari jurnalis media cetak, televisi, hingga online membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan intimidatif terhadap wartawan. Mereka menilai insiden itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers dan kebebasan berekspresi.
Koordinator aksi, Anas Hrp, dalam orasinya menyebut bahwa tindakan Ketua Yayasan tersebut mencederai marwah profesi wartawan serta mencerminkan sikap anti-kritik.
“Kami menuntut agar Ketua Yayasan DM segera dipanggil dan diperiksa secara hukum. Kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk intimidasi dan pelanggaran terhadap UU Pers,” tegasnya.
Tak hanya itu, para wartawan juga menyoroti pernyataan dari pihak yayasan yang menyebutkan bahwa pemberitaan media adalah hoaks. Mereka menilai pernyataan itu merusak kredibilitas insan pers dan menyesatkan pemahaman publik terhadap fungsi media sebagai kontrol sosial.
Menanggapi aksi tersebut, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan, AKP E.R. Ginting, S.H., M.H., mewakili Kapolres AKBP Aditya S.P. Sembiring, M.Si., menyatakan bahwa laporan yang sudah masuk akan ditangani secara profesional.
“Kami akan memanggil pihak yayasan untuk dimintai keterangan. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk mengkaji apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori menghalangi kerja jurnalistik,” ungkapnya.
Usai menyampaikan tuntutan di Polres, massa FWB Labuhanbatu Selatan melanjutkan aksi mereka ke Kantor Kemenag Labuhanbatu Selatan. Di sana, mereka menyuarakan tuntutan agar dilakukan audit terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang dikelola Yayasan DM.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kemenag Labuhanbatu Selatan, H. Awaluddin Habibi Siregar, S.Ag., beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, Kakan Kemenag berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan para wartawan.
“Kami akan melakukan audit dan memanggil pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi. Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan adalah komitmen kami,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan harapan agar aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan keadilan, serta menjamin kebebasan pers di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap terjaga.
