Presiden Mahasiswa IKTN Pelalawan Minta Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Izin PT RAPP: Penegakan Hukum Harus Sejalan dengan Kepastian Investasi dan Keadilan Masyarakat
PELALAWAN //suarafaktual.com– Presiden Mahasiswa Institut Keislaman Tuah Negeri (IKTN) Kabupaten Pelalawan, Roma Rasoki Batu Bara, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, stabilitas ekonomi daerah, hingga nasib ribuan tenaga kerja dan masyarakat yang terdampak.
Roma menyampaikan bahwa pemerintah tentu memiliki kewenangan dalam melakukan penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan. Upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan.
Namun demikian, menurutnya, setiap kebijakan strategis yang menyangkut keberlangsungan industri berskala besar perlu didasarkan pada kajian yang menyeluruh, transparan, dan mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Terlebih, PT RAPP merupakan salah satu perusahaan industri besar yang aktivitas operasionalnya memiliki keterkaitan dengan ekosistem perekonomian Kabupaten Pelalawan.
“Kami menghormati kewenangan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pengawasan kawasan hutan. Akan tetapi, kami juga berharap setiap keputusan strategis tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Harus ada kajian menyeluruh mengenai dampak hukum, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tegas Roma.
Lebih lanjut, Roma menilai bahwa keberadaan industri di Kabupaten Pelalawan memiliki hubungan erat dengan perputaran ekonomi daerah. Aktivitas perusahaan turut berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan tenaga kerja, kontraktor lokal, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga berbagai sektor usaha masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari rantai ekonomi industri.
Menurutnya, persoalan pencabutan izin tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi terhadap ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas ekonomi tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak kebijakan sebelum maupun setelah keputusan diberlakukan.
“Kita tidak sedang berbicara untuk membenarkan atau membela setiap tindakan korporasi. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan kontribusi industri terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ada pekerja, keluarga, pelaku usaha kecil, dan masyarakat lokal yang kehidupannya berkaitan dengan keberlangsungan industri. Mereka harus menjadi bagian penting dalam setiap pertimbangan kebijakan,” ujarnya.
*Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Investasi Harus Diperhatikan*
Roma juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan investasi dan sumber daya alam. Menurutnya, iklim investasi yang sehat membutuhkan regulasi yang jelas, konsisten, transparan, serta proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berpandangan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah harus melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penyelesaian persoalan tersebut juga perlu mempertimbangkan proporsionalitas tindakan, ruang klarifikasi, serta konsekuensi kebijakan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga harus proporsional. Setiap persoalan perlu dibuktikan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum bukan hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi pekerja, masyarakat, dan masa depan investasi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Pelalawan membutuhkan iklim investasi yang kondusif agar pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat terus berjalan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan dunia usaha.
*Pemulihan Lingkungan Jangan Mengabaikan Realitas Sosial*
Di sisi lain, Roma menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tetap menjadi prinsip penting yang tidak boleh diabaikan. Apabila ditemukan kerusakan lingkungan maupun pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan, harus ada proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak semestinya hanya berorientasi pada pencabutan izin. Pemerintah perlu memastikan adanya langkah pemulihan lingkungan yang terukur, perlindungan habitat satwa, penyelesaian konflik lahan, serta pengawasan yang adil terhadap seluruh pelaku usaha.
“Kelestarian hutan harus menjadi kepentingan bersama. Tetapi, penyelamatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga lingkungan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan ekonomi masyarakat,” ungkap Roma.
*Pemerintah Diminta Membuka Ruang Dialog dan Kajian Ulang*
Lebih jauh, Roma meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan pencabutan izin, mekanisme pengelolaan kawasan pascapencabutan, serta langkah konkret untuk menjamin keberlangsungan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah, pihak perusahaan, perwakilan pekerja, masyarakat lokal, akademisi, serta organisasi mahasiswa. Menurutnya, keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak harus memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan berdasarkan data dan fakta.
“Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru menutup ruang evaluasi. Lakukan kajian ulang secara komprehensif dan libatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Jika memang terdapat persoalan, selesaikan berdasarkan hukum. Namun, jika masih terdapat ruang evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, kepentingan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi daerah harus menjadi pertimbangan utama,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Roma Rasoki Batu Bara menegaskan bahwa sikap mahasiswa bukanlah upaya untuk mempertentangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan perusahaan. Sebaliknya, mahasiswa mendorong agar kebijakan negara mampu menghadirkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, kepastian investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah harus hadir sebagai regulator yang adil, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan, dan masyarakat harus memperoleh perlindungan serta manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya alam.
“Jangan sampai persoalan tata kelola kawasan hutan hanya berakhir pada polemik pencabutan izin, sementara persoalan pengangguran, keberlangsungan usaha masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kami meminta pemerintah mengedepankan kajian objektif, membuka ruang evaluasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Pelalawan,” tutupnya.
Menjaga hutan adalah kewajiban, menegakkan hukum adalah keharusan, tetapi menjaga kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah juga merupakan tanggung jawab negara.
