Pencabutan izin PBPH PT RAPP, Momentum Penegakan Hukum Atau Ancaman Bagi Masa Depan Ekonomi Pelalawan?

OPINI

Oleh: Pranseda Simanjuntak
Pimpinan Redaksi Media SuaraFaktual.com
Ketua Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Pelalawan

Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau merupakan sebuah peristiwa besar yang patut menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare.

Sejumlah temuan yang menjadi dasar penertiban antara lain dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Keputusan ini tentu tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan hubungan antara pemerintah dan korporasi. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni masa depan lingkungan hidup, kepastian hukum, keberlangsungan investasi, nasib tenaga kerja, serta stabilitas ekonomi Kabupaten Pelalawan.

Sebagai insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, saya memandang bahwa persoalan ini harus disikapi secara objektif, kritis, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH TEbang PILIH

Pertama, kita harus menempatkan persoalan ini dalam perspektif supremasi hukum.

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memberikan sanksi, bahkan mencabut perizinan berusaha apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada perusahaan yang boleh merasa lebih besar daripada negara. Tidak ada pula investasi yang dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum.

Apabila hasil pemeriksaan pemerintah membuktikan adanya pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Namun, penegakan hukum juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, serta memberikan ruang bagi perusahaan untuk menggunakan hak-hak hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah harus membuka kepada publik dasar pertimbangan pencabutan izin, hasil pemeriksaan lapangan, peta areal yang terdampak, serta rincian pelanggaran yang menjadi dasar keputusan.

Kita tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti pada pencabutan izin administratif, tetapi harus benar-benar menjawab persoalan kerusakan lingkungan, tanggung jawab pemulihan, dan kepastian pengelolaan kawasan hutan ke depan.

KONSEKUENSI HUKUM: PENCABUTAN IZIN BUKAN BERARTI TANGGUNG JAWAB SELESAI

Pencabutan PBPH membawa konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan atas dampak kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Ada beberapa konsekuensi hukum yang harus menjadi perhatian.

1. Penghentian kegiatan berdasarkan izin yang dicabut

Setelah keputusan pencabutan berlaku, kegiatan pemanfaatan hutan yang menggunakan dasar PBPH tersebut harus tunduk pada konsekuensi keputusan pemerintah.

Tidak boleh ada aktivitas yang tetap berjalan tanpa dasar hukum yang sah. Apabila terdapat skema keberlanjutan operasional atau pengaturan transisi, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka dasar hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pelaksanaannya.

2. Kewajiban pemulihan lingkungan

Pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terbukti disebabkan oleh kegiatan perusahaan.

Apabila terdapat kerusakan ekosistem gambut, kawasan lindung, atau persoalan lingkungan lainnya, harus ada pemeriksaan ilmiah dan langkah pemulihan yang terukur.

Prinsipnya sederhana: siapa yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

3. Potensi pertanggungjawaban perdata dan pidana

Apabila ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi ketentuan hukum, persoalan ini dapat berkembang ke ranah pertanggungjawaban perdata maupun pidana.

Namun, hal tersebut harus didasarkan pada pembuktian, proses penyelidikan, penyidikan, dan mekanisme peradilan yang berlaku.

Jangan sampai pencabutan izin menjadi akhir dari seluruh proses penegakan hukum apabila masih terdapat dugaan pelanggaran lain yang belum dituntaskan.

4. Kepastian hukum atas penguasaan kawasan

Dengan dicabutnya PBPH, kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara sebagaimana disampaikan pemerintah.

Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak terjadi kekosongan pengawasan, konflik penguasaan lahan, perambahan baru, maupun praktik penguasaan kawasan secara ilegal.

Negara harus hadir, bukan sekadar mengambil alih administrasi kawasan, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan sesuai fungsi dan peruntukannya.

DAMPAK EKONOMI: PELALAWAN JANGAN MENJADI KORBAN KEBIJAKAN

Inilah persoalan yang menurut saya harus mendapatkan perhatian sangat serius.

Kabupaten Pelalawan memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan keberadaan industri kehutanan, industri pulp dan kertas, serta berbagai kegiatan usaha pendukung yang tumbuh di sekitarnya.

Selama bertahun-tahun, aktivitas industri tersebut telah membentuk mata rantai ekonomi yang melibatkan ribuan pekerja, kontraktor lokal, pengusaha transportasi, penyedia barang dan jasa, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada kegiatan industri.

Artinya, keputusan pencabutan PBPH PT RAPP tidak boleh hanya dianalisis dari sisi administratif dan lingkungan, tetapi juga harus dihitung dampak sosial-ekonominya secara komprehensif.

Ada beberapa risiko yang perlu diantisipasi.

Pertama, ancaman terhadap lapangan pekerjaan.

Pekerja langsung maupun tidak langsung berpotensi menghadapi ketidakpastian apabila kebijakan pencabutan izin tidak diikuti dengan skema transisi yang jelas.

PT RAPP dan APRIL Group dalam pernyataan tertanggal 20 November 2026 menyebutkan bahwa grup tersebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal.

Angka tersebut menunjukkan besarnya keterkaitan sosial-ekonomi yang harus diperhitungkan, meskipun perlu dibedakan antara jumlah pekerja seluruh grup dan pekerja yang secara langsung terdampak di Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah harus memberikan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan, hak normatif pekerja, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Kedua, ancaman terhadap UMKM dan pengusaha lokal.

Banyak usaha lokal hidup dari aktivitas industri besar. Mulai dari transportasi, katering, perdagangan, jasa konstruksi, penyedia kebutuhan operasional, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya.

Apabila kegiatan industri terganggu tanpa adanya pengaturan transisi, dampaknya dapat menjalar ke sektor usaha kecil.

Jangan sampai persoalan perizinan sebuah korporasi justru menjadi beban ekonomi bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Ketiga, potensi penurunan pendapatan daerah.

Aktivitas industri memiliki keterkaitan dengan perputaran ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, aktivitas perdagangan, serta berbagai penerimaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu segera melakukan kajian untuk menghitung potensi dampak terhadap PAD, aktivitas ekonomi lokal, investasi, dan daya beli masyarakat.

Jangan menunggu sampai dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat baru kemudian pemerintah mengambil langkah.

Keempat, dampak terhadap iklim investasi.

Penegakan hukum lingkungan justru penting untuk membangun investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap keputusan strategis memiliki kepastian hukum, transparansi, dan mekanisme implementasi yang jelas.

Investor membutuhkan kepastian hukum, masyarakat membutuhkan perlindungan lingkungan, dan pekerja membutuhkan kepastian penghidupan.

Ketiganya tidak boleh dipertentangkan.

PEMERINTAH HARUS MENJAMIN KEADILAN LINGKUNGAN DAN KEADILAN EKONOMI

Saya berpandangan, pencabutan PBPH PT RAPP harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau.

Jangan sampai kita hanya melihat persoalan ini dari sudut kepentingan perusahaan atau semata-mata dari sudut keberhasilan pemerintah mencabut izin.

Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas.

Jika memang ditemukan kerusakan lingkungan, maka pemulihan harus menjadi prioritas. Kawasan gambut harus dilindungi, kawasan lindung harus dipulihkan, dan habitat satwa liar harus dijaga.

Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memiliki peta jalan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan industri tersebut.

Saya mendorong Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret:

1. Membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk mengkaji dampak hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat pencabutan PBPH PT RAPP.

2. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap pekerja, kontraktor, UMKM, dan pelaku usaha lokal yang berpotensi terdampak.

3. Memberikan kepastian mengenai keberlanjutan operasional industri sepanjang masih dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah.

4. Memastikan seluruh hak pekerja tetap terlindungi, termasuk hak normatif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Melakukan audit lingkungan dan menyusun rencana pemulihan kawasan yang transparan serta dapat diawasi publik.

6. Membuka ruang dialog antara pemerintah, perusahaan, pekerja, masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

7. Menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi Kabupaten Pelalawan agar ketergantungan terhadap satu sektor industri tidak menjadi kelemahan ekonomi daerah.

JANGAN ADA MASYARAKAT YANG DIKORBANKAN

Sebagai Ketua Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Pelalawan sekaligus Pimpinan Redaksi SuaraFaktual.com, saya menilai bahwa persoalan ini harus terus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat dan media massa.

Pers tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi tentang pencabutan izin. Pers juga memiliki tanggung jawab mengawasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Kita harus berani mengkritisi apabila ada pelanggaran lingkungan. Namun, kita juga harus berani menyuarakan nasib pekerja, pengusaha lokal, dan masyarakat kecil yang berpotensi terdampak.

Jangan sampai kepentingan lingkungan dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan ekonomi. Sebaliknya, jangan pula kepentingan ekonomi dijadikan tameng untuk membenarkan pelanggaran terhadap hukum dan lingkungan.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Pelalawan tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas industri besar, tetapi masyarakatnya tidak memperoleh perlindungan dan manfaat yang adil. Begitu pula, Pelalawan tidak boleh kehilangan stabilitas ekonominya akibat kebijakan yang tidak disertai perencanaan dan mitigasi yang matang.

PENUTUP: NEGARA HARUS HADIR, HUKUM HARUS TEGAK, RAKYAT HARUS TERLINDUNGI

Pada akhirnya, pencabutan PBPH PT RAPP adalah ujian bagi pemerintah dalam membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Jika memang terdapat pelanggaran, proses hukum harus dituntaskan. Jika terdapat kerusakan lingkungan, pemulihan harus dilaksanakan. Jika ada tanggung jawab perusahaan yang harus dipenuhi, jangan sampai diabaikan.

Tetapi jika ada ribuan pekerja, keluarga, UMKM, dan pengusaha lokal yang menggantungkan hidup pada mata rantai industri tersebut, negara juga wajib memastikan mereka tidak menjadi korban dari ketidakpastian kebijakan.

Saya ingin menegaskan satu hal:

Jangan sampai hutan diselamatkan, tetapi masyarakat dibiarkan kehilangan penghidupan. Jangan pula ekonomi dipertahankan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Kita membutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan, investasi yang bertanggung jawab, lingkungan yang terlindungi, dan ekonomi masyarakat yang tetap tumbuh.

Sebab tujuan akhir dari setiap kebijakan negara bukan sekadar mencabut izin sebuah perusahaan, melainkan memastikan bahwa hukum benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Pelalawan membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian ekonomi. Membutuhkan kelestarian lingkungan, bukan eksploitasi. Dan yang paling penting, membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pranseda., SH
Pimpinan Redaksi SuaraFaktual.com
Ketua Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Pelalawan,